Kamis, 16 Desember 2010

REVISI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Revisi akan menghapus delapan hak pekerja

JAKARTA. Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan mendapat perlawanan dari kalangan serikat pekerja. Sebab, serikat pekerja menilai revisi itu hanya akan menguntungkan pengusaha.

Penolakan itu disampaikan Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal. KAJS merupakan perkumpulan organisasi serikat pekerja dari berbagai institusi, buruh, hingga mahasiswa. Jumlah anggotanya mencapai 64 organisasi.

Selasa, 07 Desember 2010

UMK 2011 TERTINGGI DI JAWA BARAT

KABUPATEN BEKASI UMK 2011 TERTINGGI DI JABAR

Bandung, 19/11 (ANTARA) - Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, resmi menetapkan (UMK) 2011, dari 26 kabupaten/kota di Jabar dan UMK Kabupaten Bekasi merupakan yang tertinggi, yaitu Rp1.275.000, sementara Kota Banjar menjadi yang terendah yaitu Rp732.000.-
"Penetapan UMK 2011 ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur No561/Kep 1564-Bansos/2010 tentang upah minuman kabupaten/kota di Jawa Barat," kata Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan, rata-rata persentase kenaikan UMK 2011 terhadap UMK 2010 adalah sebesar 8,52 persen.

KEP.231/MEN/2003 tentang TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.231/MEN/2003

TENTANG

TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum;